POST DETAIL

Jumat, 16 Maret 2012 - 14:15

Anggota Komisi VII DPR, Dewi Aryani : Pemerintah Harus Cabut Permen 07 atau Pengusaha Bisa Menuntut!

Jakarta, Seruu.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Aryani mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik untuk mencabut Peraturan Menteri ESDM nomor 07 tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah Mineral. Menurutnya kebijakan tersebut telah menimbulkan keresahan dikalangan pemangku kepentingan dan pemerintahan daerah sehingga berpotensi menimbulkan gekolak.

"Pemerintah harus mencabut kembali Permen tersebut, dan buat dulu kajian menyeluruh, hitung resiko dan juga kebijakan tidak boleh parsial, tapi harus juga memberikan solusi bagaimana penanganan tambang-tambang kecil termasuk milik rakyat?," tegasnya saat menanggapi aksi penolakan yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha mineral yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO), Jumat (16/3/2012).

Menurut politisi PDI Perjuangan ini kebijakan dalam Permen yang hanya memberi tenggat waktu 3 bulan bagi pengusaha lokal pemegang IUP dan IPR merupakan kebijakan yang tidak berdasarkan pada fakta dan ketentuan yang berlaku.

"Justru seharusnya fasilitas pemurnian atau smelter itu pemerintah yang harusnya membangun, menyediakan, sehingga bagi hasil dan royalty dapat di terima pemerintah secara komprehensif dan penggunaan kembali untuk kepentingan-kepentingan pembangunan infrastruktur di sektor pertambangan," paparnya dalam bincang via BBM dengan seruu.com.

Dewi menilai pertambangan rakyat yang selama ini menghidupi pelosok daerah dan menyumbang pendapatan bagi daerah akan terpukul dengan permen tersebut akibat kewajiban untuk membangun smelter atau pabrik penglahan mineral.

"Seharusnya pemerintah mengajak para pemangku kepentingan bicara, diskusi dan membahas secara menyeluruh semua keterkaitan dengan peraturan yg akan ditetapkan. Dalam pasal 94 UU minerba terkait hak dan kewajiban jelas disebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya. "Kalau begini pemerintah sama saja dengan tidak mempertimbangkan aspek penting lain yaitu bagaimana dengan pertambangan rakyat?," imbuhnya menekankan.

Menurut Dewi fakta dilapangan yang muncul adalah data wilayah pertambangan dan kepemilikan IUP saja msh tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah. "Jadi jangan membuat masalah baru dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak dihitung dulu aspek benefit dan resikonya untuk banyak pihak," ujarnya.

Saat ditanya kemungkinan Komisi VII DPR RI menindaklanjuti persoalan tersebut, politisi yang dikenal vokal ini mengungkapkan bahwa pihaknya besar kemungkinan akan memanggil langsung pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan.

"Nanti bisa saja pemerintah dipanggil DPR, sejauh ada keberatan berbagai pihak terkait yang disampaikan resmi kepada DPR. Jika pemerintah tetap memberlakukan sementara semua pihak berkeberatan maka pemerintah bisa dianggap mal administrasi dan bisa saja dituntut oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Karena pada dasarnya kepemilikan IUP sekarang kan juga berdasarkan kebijakan pemerintah sebelumnya," pungkasnya.

Seperti diberitakan kemarin dalam deklarasi pernyataan sikapnya Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia menolak tegas Permen ESDM 07/2012. Mereka merasa pemerintah telah menganaktirikan pengusaha nasional dan menilai kebijakan tersebut menguntungkan asing dan para peegang Kontrak Karya saja mengingat pemegang KK tidak diwajibkan membuat smelter seperti yang diatur dalam Permen tersebut.

"Ini kebijakan yang menguntungkan asing dan merugikan puluhan ribu masyarakat dan pekerja yang bergantung dari tambang-tambang rakyat," tutur Poltak Sitanggang, Steering Committe APEMINDO kemarin. [musashi]



MOST POPULAR