Menurut dia, program pengaturan pemakaian BBM subsidi antara lain akan dilakukan pada kendaraan pemerintah pusat dan daerah, BUMN, dan BUMD.  "Kami juga akan mengurangi pemakaian BBM subsidi di daerah elite dan jalan tol," katanya.

Selain itu, kata dia, pengurangan pemakaian BBM akan dilakukan melalui pelaksanaan hari tanpa penjualan BBM bersubsidi pada waktu dan daerah tertentu, pemanfaatan bahan bakar gas, peningkatan pengawasan, dan pemberlakuan Peraturan Presiden No 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu.

Ia menjelaskan pula bahwa pemerintah mengajukan kuota BBM bersubsidi dalam RAPBN-P 2012 sama dengan APBN 2012, yakni sebesar 40 juta kiloliter. "Kuota BBM bersubsidi sebesar 40 juta kiloliter akan sulit dicapai tanpa ada pengendalian," katanya.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, upaya yang dilakukan untuk menjaga kuota BBM bersubsidi 40 juta kiloliter antara lain penetapan kuota BBM per kabupaten serta pengaturan jumlah pembelian di lembaga penyalur untuk nelayan, daerah terpencil, dan legalisasi pengecer.