POST DETAIL

Senin, 5 Maret 2012 - 15:36

Ditengah Protes Atas Permen 07 Pemerintah Buka Kran Investasi Smelter ke India

Jakarta, Seruu.com - Ditengah protes yang dilakukan oleh para pengusaha mineral dan gas Nasional terkait pemberlakuan Peraturan Menteri ESDM no 07/2012 yang hanya memberi tenggat waktu 3 bulan hingga Mei 2012 kepada para pengusaha migas untuk membangun Smelter (pabrik pengolahan mineral), Kementrian Perindustria justru gencar menawarkan industri tersebut kepada India.

Menteri Perindustria MS Hidayat mengatakan Indonesia menawarkan peluang investasi kepada India di sektor pengolahan dan pemurnian atau smelter hasil bahan tambang mentah khususnya di luar Pulau Jawa.  "Investasi smelter akan ditawarkan kepada India, khususnya untuk investasi di luar Pulau Jawa," katanya seusai menemui delegasi  dari India yang dipimpin Ketua Nicco Corporation Limited Rajive Kaul di Jakarta, Senin (05/3/2012).
   
Hidayat mengatakan bahwa pada 2014 untuk melakukan ekspor bahan mentah terutama batu bara akan lebih sulit dikarenakan ada  rencana kebijakan pembatasan ekspor batu bara hingga 5.700 kilokalori per kilogram (kcal/kg).
   
"Pada 2014 akan sulit untuk melakukan ekspor batu bara, oleh karena itu saya meminta kepada pihak India untuk siap bekerja sama di bidang tersebut," tambah Hidayat.
   
Hidayat menambahkan, apabila nanti pihak dari India akan melakukan investasi smelter di luar Pulau Jawa, Kementerian Perindustrian akan memberikan insentif pajak, dan saat ini ekspor Indonesia ke India surplus dikarenakan India lebih banyak mengimpor batubara dan minyak sawit.
   
Dalam pertemuan tersebut, lanjut Hidayat, pihak India juga mengatakan bahwa telah melakukan banyak investasi di Indonesia terutama pada sektor infrastruktur seperti di Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur.   
"Saya juga telah mengingatkan kepada pihak India bahwa ada beberapa kesepakatan yang yang belum ditindak lanjuti seperti kesepakatan pada investasi di sektor pupuk khususnya pupuk urea," kata Menperin.
   
Menurut delegasi yang hadir, lanjut Hidayat, Indonesia tetap menarik dalam sektor manufaktur dan infrastruktur dan pihaknya telah menghitung besarnya investasi di Indonesia yang mencapai US$ 7 miliar.
   
"Investasi India di Indonesia kebanyakan didominasi oleh sektor infrastruktur, seperti pembuatan rel kereta api di Sumatera Selatan dan Kalimantan timur, serta rencana investasi untuk proses pembuatan titanium di Papua," tambah Hidayat.
   
India juga mengatakan bahwa mereka berniat untuk melakukan investasi pada sektor industri farmasi dan alat-alat kesehatan di Indonesia, selain itu, pihak India juga memiliki keinginan untuk melakukan program kerja sama pada bidang kesehatan seperti kedokteran dan rumah sakit.

Persoalannya Bukan di Smelter

Dalam diskusi yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia beberapa waktu lalu terungkap bahwa persoalan dan kendala utama yang dihadapi oleh para pengusaha mineral terkait dengan PEraturan Menteri ESDM soal pelarangan ekspor bahan mentah bukanlah pada pembangunan Smelter.

Dalam diskusi tersbeut para pengusaha tambang nasional meyakinkan bahwa kendala di negeri ini bukan pada pembangunan Smelternya namun infrastruktur yang diluar pulau Jawa jelas tidak banyak tersedia. "Contohnya energi. Dengan kondisi listrik yang masih byar pet mana mungkin kami membuat Smelter," tutur Agus Suhartono dari Ibris Nickel kepada seruu.com.

Menurut Agus buat para pengusaha mereka tidak pernah berkeberatan dengan pembangunan Smelter maupun peningkatan baku mutu mineral untuk diekspor. "Tidak ada persoalan, hanya saja bukan dalam waktu 3 bulan kami dipaksa untuk melakukan itu semua. Sementara untuk perusahaan sekelas INCO, Freeport dan pemegang Kontrak Karya Permen itu justru tidak berlaku, yang berlaku UU Minerba dimana baru 2014 nanti mereka wajib menjalankan itu," tegasnya.

Seperti diketahui dalam Permen 07 disebutkan bahwa para pemilik IUP dan IPR wajib membangun Smelter dan meningkatkan kualitas bahan mineralnya sebelum diekspor ke luar negeri. Permen tersebut hanya menyasar kepada para pengusaha nasional pemegang Ijin Usaha Pertambangan dan Ijin Pertambangan Rakyat saja dan bukan pemegang Kontrak Karya Pertambangan yang notabene perusahaan asing. [mus]



MOST POPULAR