POST DETAIL

Jumat, 2 Maret 2012 - 01:13

Representasi DPR RI dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Mineral

Seruu.com - Usaha pertambangan di Tanah Air yang marak akhir-akhir ini, lebih banyak memicu beragam masalah, mulai dari pelanggaran aturan, konflik sosial dan horizontal, kerusakan lingkungan, hingga berujung pada tindakan kriminal serta kekerasan. Ironisnya, warga yang tinggal di area pertambangan, kesejahteraannya tidak kian meningkat,  lebih sering terancam digusur.

Bagaimana pihak legislatif dalam proses penerbitan UU terkait usaha pertambangan? Adakah mereka berempati pada warga, apakah mereka melibatkan warga sekitar?  Tema inilah yang menjadi pokok bahasan program Pilar Demokrasi, yang diselenggarakan KBR68H bersama Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Demos). Diskusi ini mengundanga tiga narasumber, masing-masing adalah M Idris Lutfi (Anggota Komisi VII DPR, Fraksi PKS),  Hendrik Siregar ( Manajer KampanyeJATAM, Jaringan Advokasi Tambang), dan  Roichatul Aswidah (Deputi Riset Demos).

Menurut Hendrik Siregar,  semua sumber daya mineral lebih  untuk memenuhi pasar,  dalam hal ini pasar internasional. Tambang digali sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya hanya untuk diekspor. Apa yang didapat negara sebenarnya tidak besar juga, untuk APBN, kontribusi sektor mineral tidak lebih dari 4 persen,  tidak sebanding dengan pertanian. Tambang hanya diukur seberapa besar nilai yang dikandung di perut bumi itu. Tidak bicara sumber itu berada di kampung mana,  berdekatan dengan rumah warga atau tidak, di area perkebunan milik warga atau tidak. Pokoknya digali saja, tidak peduli ada di mana.

Sementara menurut Idris Lutfi,  UU atau peraturan yang baru terbit, lebih baik dari UU sebelumnya. Dalam usaha tambang, bukan lagi kontrak tapi izin. Menurut Lutfi, akan ada peningkatan penerimaan negara, dan penerimaan daerah.  Terkait hak atas tanah, sudah diatur dengan jelas,  tidak boleh ada aktivitas pertambangan sebelum hak atas tanah selesai. Bila itu terjadi, bukan salah UU-nya, tapi karena kepala daerah sering memberi izin sembarangan, kemudian tidak ada kontrol, pengawasan, dan seterusnya.
 
Roichatul memberi catatn khusus soal keterlibatan warga dalam izin pertambangan. Merujuk pada penelitian Demos,  memang ada banyak pihak yang diundang dalam proses penerbitan izin pertambangan, ada akademisi, LSM, juga beberapa asosiasi, termasuk aliansi masyarakat adat. Namun demikian dari seluruh yang diundang, yang mewakili masyarakat adat selalu minoritas,sebagian besar adalah para ahli. Selain memang harus ada peningkatan pengawasan DPR dalam pelaksanaan UU yang sudah ditetapkannya.
 
Pendapat Hendrik senada, dalam banyak kasus, izin pembukaan pertambangan sering tidakmelibatkan warga. Salah satu pasal yang sedang diajukan judicial review,  terkait soal  tiadanyaketerlibatan warga dalam menentukan wilayah izin usaha pertambangan. Bahkan Bupati Kutai Timur yang mempertanyakan itu, juga  melakukan judicial review dan sudah ditolak MK, bahwa kewenangan itu harus ada di Pemerintah Pusat.
 
Idris menyangkal soal tidak dilibatkannya warga. Kalau kemudian muncul masalah sosial,  dalam UUtelah disebutkan pemerintah harus bertanggung jawab. Bahkan ada kewajiban, ketika daerah akan menentukan izin usaha pertambangan, harus menyampaikan terbuka kepada masyarakat, kemudian meminta tanggapan balik masyarakat. Idris mengakui, bahwa UU ini ada kelemahan juga, yang tidak tegas mengatur apabila terjadi penyelewengan di tingkat bupati, tidak jelas siapa yang berwenang menindak, apakah Menteri Dalam Negeri atau Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral).
 
Roichatul mengakui kompleksnya isu tambang ini, karena terlalu banyak aktor yang bermain.  Ada banyak aktor berpengaruh, juga elit politik yang menguasai representasi di Indonesia, karena mereka memiliki kekuatan social-ekonomi. Isu itu melingkar terus, tidak bisa ditembus karena ada sistemnya.Harusnya DPR memiliki daftar  pasal-pasal mana yang harus diantisipasi sejak awal, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah di lapangan seperti sekarang. Karena masalah ini  sungguh-sungguh menyangkut hajat hidup orang banyak, dan betul-betul menjadi pegangan hidupnya. [KBR68H]



MOST POPULAR